SAHABAT RAKYAT PONTIANAK – Pemerintahan baru di Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“IPM menjadi indikator utama keberhasilan suatu pemerintahan, sehingga upaya peningkatannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Balai Petitih kantor gubernur Kalbar di Pontianak.
IPM Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional.
Secara rinci, capaian IPM Kalbar pada tahun 2024 adalah 71,19 atau meningkat 0,72 poin (1,02 persen) dari tahun sebelumnya (70,47) pada tahun 2023.
Dia menjelaskan, IPM menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tidak cukup hanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan IPM dengan berbagai langkah konkret guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kalbar.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemprov Kalbar telah menyiapkan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik juga menjadi prioritas agar kualitas pengajaran semakin baik.
Kemudian di sektor kesehatan, Pemprov Kalbar berkomitmen memperluas cakupan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk optimalisasi layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas Puskesmas serta rumah sakit di seluruh kabupaten/kota akan terus dilakukan.
Selain pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam perbaikan IPM. Pemprov Kalbar telah merancang program pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Program pemberdayaan UMKM juga diperkuat guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru.
Gubernur menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam upaya peningkatan IPM. Program-program investasi di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja akan terus dikembangkan, termasuk optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta.
“Kami akan mengawal setiap kebijakan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin IPM Kalbar akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Dengan strategi yang terukur dan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan Kalimantan Barat mampu mengejar ketertinggalan dan memperbaiki peringkat IPM di tingkat nasional,” katanya.
(**)
