Karolin Gelar Kehormatan Sebagai Putri Permata Jaya Negeri Ismahayana

Pontianak – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mendapat gelar kehormatan sebagai Putri Permata Jaya Negeri Ismahayana Landak dari Kerajaan Ismahayana atas kehendak Raja Iswaramahayana Dipati Karang Sari Gusti Fiqry Azizurrahmansyah.

“Tentu gelar ini merupakan niatan yang baik dan untuk mempererat rasa kekeluargaan antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Keraton Ismahayana Landak. Saya selalu berupaya memberikan perhatian dan dukungan, namun demikian masih banyak keterbatasan kami sehingga memerlukan komunikasi dari semua pihak,” kata Karolin, usai menerima gelar tersebut di Keraton Ismahayana, Sabtu.

Pemberian penghargaan itu dalam rangka kegiatan Tumpang Negeri Tahun 2021 yang merupakan kegiatan kebudayaan dari Keraton Ismahayana Landak dengan melakukan ritual adat istiadat serta pemberian gelar kehormatan kepada sejumlah pihak, termasuk Bupati Landak.

Karolin juga mengingatkan kepada Keraton Ismahayana Landak untuk dapat mengajukan wilayah hutan adat kepada pemerintah, karena saat ini Pemkab Landak sudah mengesahkan perda yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat.

“Jika memang pihak kerajaan ingin mengajukan beberapa wilayah yang dikenal sebagai hutan adat mungkin dapat kita bicarakan, namun demikian wilayahnya masih dijaga dan dilestarikan karena untuk menjamin keberadaannya agar tidak diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Karolin menjelaskan bahwa sejak Tahun 2017 Tumpang Negeri ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dari Negara Indonesia terhadap berbagai budaya yang ada, termasuk di Kabupaten Landak.

“Ini juga menjadi salah satu keunikan dan karakter kita di Kabupaten Landak sehingga menjadi kebanggaan. Ke depan ini menjadi ajang berskala Nasional maupun internasional, dan kegiatan Tumpang Negeri ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Landak yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Kalau dulu mungkin keraton melaksanakan sendiri dan sekarang difasilitasi oleh pemerintah daerah,” katanya. (Ant)